Redaksi Pewarta.co.id
Jumat, Mei 15, 2026
Perkecil teks Perbesar teks
 |
| Rupiah Tembus Rp17.500 per Dolar AS, DPR Minta Pemerintah dan BI Jaga Kepercayaan Pasar |
PEWARTA.CO.ID — Pelemahan nilai tukar rupiah yang menyentuh kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat pada Mei 2026 mendapat sorotan dari DPR RI. Kondisi tersebut dinilai menjadi tanda adanya tekanan ekonomi yang datang bersamaan, baik dari faktor global maupun dalam negeri.
Anggota Komisi XI DPR RI, Marwan Cik Asan, mengatakan situasi saat ini memang perlu diwaspadai. Namun demikian, ia menilai kondisi ekonomi Indonesia belum bisa disamakan dengan krisis moneter 1998 karena fundamental ekonomi nasional masih relatif kuat.
“Cadangan devisa Indonesia masih berada pada level aman, rasio utang pemerintah terhadap PDB masih terkendali, sistem perbankan relatif sehat, dan rezim nilai tukar mengambang memberikan ruang penyesuaian alami terhadap guncangan global,” kata Marwan dalam keterangannya yang dikutip Jumat (15/5/2026).
Pelemahan rupiah dinilai tidak bisa dianggap ringan
Meski kondisi ekonomi nasional dinilai masih cukup solid, Marwan mengingatkan bahwa melemahnya rupiah tetap memiliki risiko besar jika tidak ditangani secara tepat.
Menurutnya, gejolak nilai tukar yang terlalu tinggi berpotensi memicu imported inflation atau kenaikan harga barang impor. Selain itu, pelemahan rupiah juga bisa meningkatkan beban utang luar negeri, memengaruhi persepsi investor, hingga menekan daya beli masyarakat.
“Karena itu, respons kebijakan harus dilakukan secara terukur, terkoordinasi, dan tidak sekadar berorientasi jangka pendek,” ujarnya.
Politikus Partai Demokrat tersebut juga menilai langkah stabilisasi yang dilakukan Bank Indonesia perlu terus dilanjutkan. Ia menyebut intervensi di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), hingga pasar offshore dapat menjadi instrumen penting untuk menjaga kestabilan rupiah.
Namun, ia mengingatkan agar langkah intervensi dilakukan secara hati-hati supaya tidak terlalu menguras cadangan devisa negara.
Komunikasi kebijakan dinilai sangat penting
Selain intervensi pasar, Marwan menyoroti pentingnya komunikasi kebijakan dari Bank Indonesia dalam menjaga ekspektasi pelaku pasar.
Menurutnya, situasi pasar sering kali lebih dipengaruhi oleh persepsi dibandingkan data fundamental ekonomi semata. Karena itu, arah kebijakan yang jelas dianggap penting untuk meredam spekulasi di pasar keuangan.
“Dalam situasi tekanan pasar, persepsi sering kali lebih menentukan dibanding data fundamental itu sendiri. Karena itu forward guidance yang jelas menjadi sangat penting untuk meredam spekulasi,” tuturnya.
Ia juga memberikan apresiasi terhadap kebijakan pembatasan pembelian dolar AS tanpa underlying transaction. Meski demikian, penerapannya harus tetap dilakukan secara cermat agar tidak memicu kepanikan baru di kalangan pelaku pasar.
DPR dorong penguatan devisa hasil ekspor
Di sisi lain, Marwan meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap repatriasi devisa hasil ekspor sumber daya alam atau DHE SDA yang masih banyak ditempatkan di luar negeri.
Menurutnya, kebijakan terkait DHE harus dijalankan secara konsisten agar dunia usaha memiliki kepastian hukum dan tetap percaya terhadap kebijakan pemerintah.
“Kebijakan DHE harus konsisten, tidak berubah-ubah, dan memberikan kepastian hukum agar pelaku usaha tetap percaya,” tuturnya.
Marwan juga mendorong percepatan penggunaan skema Local Currency Settlement (LCS) dengan sejumlah negara mitra dagang utama Indonesia seperti China, Jepang, dan India.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi perdagangan internasional.
Stabilitas rupiah disebut bukan hanya tugas BI
Marwan menegaskan bahwa menjaga kestabilan rupiah tidak bisa hanya dibebankan kepada Bank Indonesia semata. Ia meminta pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan Republik Indonesia, ikut aktif menjaga stabilitas pasar keuangan nasional.
Salah satunya melalui pengelolaan pembiayaan negara yang fleksibel serta optimalisasi instrumen stabilisasi pasar surat utang negara.
“Tantangan terbesar Indonesia saat ini bukan hanya tekanan global, tetapi bagaimana menjaga konsistensi kebijakan dan membangun kepercayaan pasar,” ujarnya.
Terkait kebijakan suku bunga, Marwan menilai kenaikan suku bunga memang dapat membantu menahan capital outflow sekaligus menjaga daya tarik aset domestik. Namun di sisi lain, kenaikan bunga yang terlalu agresif juga dinilai berisiko menekan pertumbuhan kredit, investasi, dan konsumsi masyarakat.
“Karena itu, pendekatan gradual dan data dependent menjadi pilihan paling rasional agar keseimbangan antara stabilitas nilai tukar dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga,” katanya.
Ia menambahkan, langkah stabilisasi jangka pendek memang penting untuk meredam gejolak pasar. Akan tetapi, solusi jangka panjang tetap harus dilakukan melalui penguatan fundamental ekonomi, reformasi struktural, disiplin fiskal, serta kepastian kebijakan yang kredibel.
