Puncak El Nino Agustus-September 2026, BNPB Siagakan 35 Armada Hadapi Karhutla

Proses pemadaman lahan yang terbakar di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). (Dok. Ist)

PEWARTA.CO.ID — Risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) diperkirakan meningkat seiring kondisi cuaca yang semakin kering dan mencapai periode puncak pada Agustus hingga September 2026.

Mengantisipasi kondisi tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat operasi penanganan karhutla, khususnya di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan yang dinilai memiliki risiko tinggi.

Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pemerintah memprioritaskan enam provinsi, yakni Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Hingga 9 Agustus 2026, total luas lahan terbakar di enam provinsi tersebut telah mencapai sekitar 48.889,69 hektare.

Kalimantan Barat mencatat luasan terbesar dengan 28.680,47 hektare. Berikutnya Riau mencapai 15.551,76 hektare, Kalimantan Tengah 3.069,52 hektare, Sumatera Selatan 664,87 hektare, Jambi sekitar 540 hektare, serta Kalimantan Selatan 383,07 hektare.

Operasi darat jadi tumpuan penanganan karhutla

Kepala BNPB Suharyanto mengatakan operasi darat menjadi bagian penting dalam menghadapi karhutla, terutama ketika kondisi cuaca semakin kering dan keberadaan awan hujan tidak mencukupi untuk mendukung operasi modifikasi cuaca (OMC).

“Operasi udara sifatnya membantu. Ketika tidak ada awan hujan, OMC tidak dapat dilakukan. Dalam kondisi seperti itu, operasi darat menjadi sangat penting, terutama untuk memastikan api di lahan gambut benar-benar padam,” ujar Suharyanto, Selasa (11/8/2026).

BNPB sebelumnya telah melaksanakan OMC di enam provinsi prioritas. Pesawat untuk kegiatan penyemaian juga tetap disiagakan sehingga dapat digunakan ketika kondisi awan memungkinkan.

Untuk mendukung penanganan di lapangan, sebanyak 35 unit armada kini berada dalam status siaga. Armada tersebut terdiri atas 12 helikopter atau pesawat patroli, 21 helikopter water bombing, dan dua pesawat OMC.

BNPB juga berupaya menambah delapan helikopter water bombing guna memperkuat kemampuan pemadaman dari udara.

“Water bombing merupakan dukungan terhadap operasi darat. Terutama di lahan gambut, setelah dilakukan pemboman air, pasukan darat tetap harus melakukan penyisiran dan pemadaman untuk memastikan api benar-benar padam,” jelas Suharyanto.

Karhutla TNBTS capai 742,70 hektare

Penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada enam provinsi prioritas di Sumatera dan Kalimantan. Pemerintah juga menangani kebakaran di sejumlah daerah lain, termasuk kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) di Jawa Timur.

Kebakaran di kawasan TNBTS mulai terjadi pada Senin (3/8/2026). Berdasarkan laporan yang diterima BNPB pada Senin (10/8/2026), area terdampak diperkirakan mencapai 742,70 hektare.

BACA JUGA!

Karhutla Bromo Meluas 742,70 Hektare, Kawasan Wisata TNBTS Masih Ditutup

Angka tersebut masih dapat berubah karena proses pendataan ulang masih berlangsung.

Sebelumnya terdapat 34 titik kebakaran yang terpantau di kawasan tersebut. Tim gabungan terus melakukan pemadaman sekaligus pemantauan untuk memastikan api tidak kembali muncul.

Perkembangan terakhir menunjukkan tidak ada titik api yang terpantau di wilayah P30 dan Dingklik. Sementara itu, penanganan melalui jalur darat masih berlangsung di kawasan Ranupani.

Pemadaman dilakukan dengan mengombinasikan operasi darat dan udara. Pada Senin (10/8/2026), water bombing dilakukan sebanyak sembilan rit dengan total 24.000 liter air dijatuhkan ke area terdampak.

“Kita tidak hanya mengejar api padam, tetapi juga memastikan api benar-benar padam dan tidak muncul kembali. Setelah pemadaman, pemantauan akan terus dilakukan untuk memastikan kondisi aman sebelum kawasan kembali dibuka,” ujar Suharyanto.

Untuk sementara, kawasan TNBTS masih ditutup sampai situasi dinyatakan aman. Pemantauan tetap dilanjutkan setelah proses pemadaman guna mengantisipasi munculnya kembali titik api.

Puluhan ribu personel dikerahkan

Penguatan penanganan di darat juga dilakukan dengan meningkatkan kesiapan personel di enam provinsi prioritas.

Riau menjadi salah satu wilayah dengan pengerahan personel terbesar. Sebanyak 17.854 personel gabungan dilibatkan untuk menjalankan operasi pemadaman dan pendinginan.

BNPB memberikan dukungan berupa tiga kendaraan operasional serta 100 alat komunikasi. Dari sisi udara, operasi diperkuat dua unit patroli udara dan lima helikopter water bombing.

Di Sumatera Selatan, jumlah personel yang dikerahkan mencapai 11.567 orang. Sementara Jambi menyiapkan 5.818 personel, Kalimantan Barat 1.410 personel, Kalimantan Tengah 10.700 personel, dan Kalimantan Selatan 770 personel dengan tambahan 219 personel dalam status siaga.

Pemerintah pusat juga menyiapkan sejumlah bantuan tambahan sesuai kemampuan yang tersedia. Dukungan tersebut meliputi selang panjang, pompa jinjing, flexible tank, sumur bor dangkal, hingga uang harian atau uang saku bagi personel yang terlibat langsung dalam operasi lapangan.

Kebutuhan alat berat juga dapat didukung untuk kegiatan seperti pelebaran kanal gambut, pembangunan embung, dan pembuatan sodetan sebagai bagian dari pengendalian sekaligus pencegahan karhutla.

Pemerintah daerah diminta memastikan kesiapan pasukan, sarana dan prasarana, serta mekanisme pengerahan sumber daya ketika terjadi kebakaran.

Asap karhutla berpotensi menyeberang ke Malaysia

Dalam rapat koordinasi penanganan karhutla, pemerintah turut membahas potensi asap yang bergerak melintasi wilayah negara.

Peralihan musim membuat arah angin dominan bergerak dari tenggara menuju barat. Kondisi tersebut berpotensi membawa asap kebakaran dari Indonesia ke wilayah Malaysia.

Hasil pemantauan citra satelit menunjukkan asap telah terpantau menyeberang ke wilayah Malaysia yang berbatasan dengan Kalimantan Barat pada 4 serta 6-9 Agustus 2026.

Dampak kebakaran juga terlihat dari kondisi kualitas udara. Pada 9 Agustus 2026, sejumlah wilayah tercatat berada dalam kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif hingga sangat tidak sehat.

Kota Pontianak mencatat nilai AQI tertinggi, yakni 193. Kondisi tersebut meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan balita.

Pencegahan dan penegakan hukum diperkuat

Selain memperkuat operasi pemadaman, pemerintah juga menyoroti aturan di sejumlah daerah yang masih memperbolehkan pembukaan lahan menggunakan metode pembakaran.

Regulasi tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat koordinasi untuk mencegah adanya celah yang dapat mendorong praktik pembakaran lahan, terlebih ketika kondisi cuaca semakin kering dan risiko karhutla meningkat.

Penegakan hukum terhadap pihak yang melakukan pembakaran juga terus diperkuat. Upaya pencegahan dinilai penting karena sebagian kejadian karhutla masih berkaitan dengan kegiatan pembukaan lahan menggunakan api.

“Kita belajar dari kejadian tahun-tahun sebelumnya. Karena itu, jangan menunggu kebakaran meluas. Kesiapsiagaan harus diperkuat sejak sekarang melalui pencegahan, operasi darat, operasi udara, dan penegakan hukum,” pungkas Suharyanto.

BNPB bersama kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta unsur terkait lainnya akan terus memperkuat koordinasi dan mengerahkan sumber daya untuk menekan luasan karhutla.

Masyarakat yang berada di wilayah rawan juga diminta meningkatkan kewaspadaan dan tidak membuka lahan dengan cara membakar. Cuaca yang kering dapat membuat api lebih cepat menyebar sehingga pencegahan sejak awal menjadi salah satu langkah penting untuk mengurangi risiko karhutla.