Alasan Dapur MBG Dilarang Gunakan LPG 3 Kg, Minyakita dan Beras SPHP, BGN Ancam Tutup Permanen bagi yang Melanggar

BGN menegaskan dapur MBG tidak boleh memakai LPG 3 kg, Minyakita, dan beras SPHP serta mengancam menutup permanen pelanggar. (Dok. Ist)

PEWARTA.CO.ID — Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak diperbolehkan menggunakan produk bersubsidi dalam kegiatan operasionalnya. Larangan tersebut mencakup LPG 3 kilogram, Minyakita, hingga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Kebijakan itu diterapkan agar seluruh kebutuhan dapur MBG menggunakan bahan komersial atau nonsubsidi. BGN juga mengingatkan bahwa pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat berujung pada penghentian operasional secara permanen.

"Tidak boleh ya. Tidak boleh masak untuk MBG memakai Minyakita, tidak boleh memakai gas melon 3 kilo, dan tidak boleh memakai beras-beras kita SPHP. Tidak boleh," kata kepala BGN Sudaryono di kantornya.

Masyarakat diminta ikut mengawasi

BGN mengajak masyarakat untuk berperan aktif mengawasi pelaksanaan program MBG. Apabila ditemukan dapur MBG yang masih memanfaatkan barang bersubsidi, masyarakat dipersilakan menyampaikan laporan kepada BGN.

Menurut Sudaryono, setiap laporan akan ditindaklanjuti dengan pemberian surat peringatan. Namun apabila pengelola dapur tetap mengabaikan aturan yang berlaku, BGN tidak akan ragu menjatuhkan sanksi berupa penutupan permanen.

"Kalau ada, misalnya awak media menemukan di sosmed silakan dilaporkan, dapur mana menggunakan Minyakita, itu nanti kita akan beri surat. Bahkan kita beri teguran surat peringatan, kalau memang memang ngeyel bandel ya kita tutup dapurnya ya. Tidak boleh memakai barang subsidi," tegasnya.

Ratusan dapur MBG telah dihentikan

Selain menegaskan larangan penggunaan barang subsidi, BGN juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini terdapat 833 dapur MBG yang telah dihentikan operasionalnya.

Jumlah tersebut tersebar di berbagai wilayah Indonesia, dengan wilayah di luar Pulau Jawa menjadi daerah yang paling banyak mengalami penghentian.

"Kami telah menemukan ada 833 dapur yang kami suspend per hari ini. Yang terdiri dari 98 di wilayah 1 wilayah Sumatera. 311 di wilayah Jawa dan Madura. Dan wilayah 3 (Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, NTB, NTT, Papua) 424," kata Sudaryono.

Sudaryono menjelaskan, dapur yang dikenai penghentian permanen tidak lagi memperoleh pembayaran dari pemerintah. Kebijakan ini berbeda dibandingkan sebelumnya, ketika dapur yang dihentikan sementara masih tetap menerima pembayaran.

"Dapur yang di-suspend secara permanen ini itu bukan kayak yang lalu misalnya dulu kan di-suspend tapi tetap dibayar, kalau ini sudah suspend tutup enggak dibayar. Ini betul-betul adalah suspend karena pelanggaran," ucapnya.

Penyebab dapur MBG ditutup permanen

BGN menyebut penghentian operasional dilakukan karena sejumlah dapur tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan. Pelanggaran tersebut antara lain berkaitan dengan aspek kebersihan, sanitasi, kualitas layanan, hingga instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

"Jadi dapur yang di-suspend itu terkait higienis, sanitasi, keracunan, ya kemudian kualitas yang tidak baik, tidak memenuhi standar yang kita inginkan, khususnya terkait higienis dan sanitasinya. Kemudian IPALnya, jadi yang tidak meet terhadap apa yang menjadi requirement," ucapnya.

Sudaryono mengatakan pihaknya sebenarnya telah memberikan kesempatan kepada pengelola dapur untuk melakukan pembenahan sesuai standar yang ditetapkan.

Namun, setelah batas waktu yang diberikan berakhir, sejumlah dapur tetap tidak melakukan perbaikan sehingga BGN memutuskan menghentikan operasionalnya secara permanen.

"Itu yang tidak bisa kemudian kita minta kita kasih tenggat waktu untuk diperbaiki tapi tidak diperbaiki, maka kami suspend secara permanen," pungkasnya.