Redaksi Pewarta.co.id
Jumat, April 24, 2026
Perkecil teks Perbesar teks
 |
| Pro Kontra Kebijakan Nutri-Level Menkes, Dinilai Bisa Kurangi Konsumsi Gula tapi Diragukan Efektivitasnya |
PEWARTA.CO.ID — Pemerintah melalui Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Budi Gunadi Sadikin, resmi memperkenalkan kebijakan pelabelan “Nutri-Level” untuk produk minuman siap saji. Langkah ini diambil sebagai upaya memberikan transparansi informasi terkait kandungan gula kepada masyarakat, sekaligus mendorong pola konsumsi yang lebih sehat.
Kebijakan tersebut diperkenalkan langsung oleh Budi dalam konten Budi Gemar Sharing #BGS yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya. Dalam penjelasannya, ia menyoroti tingginya kadar gula dalam minuman kekinian yang kerap dikonsumsi masyarakat.
Ia memberikan contoh satu gelas minuman matcha frappe yang disebut mengandung sekitar 50 gram gula. Jumlah tersebut dinilai sudah setara dengan batas konsumsi gula harian yang dianjurkan bagi orang dewasa.
“Sekarang saya resmi mengeluarkan Nutri-Level seperti ini, untuk menjelaskan berapa banyak gula yang ada di masing-masing minuman,” ujarnya.
Melalui sistem Nutri-Level, setiap minuman siap saji nantinya diwajibkan mencantumkan label dengan skala penilaian layaknya rapor, mulai dari A hingga D. Produk dengan kandungan nutrisi lebih baik akan mendapat nilai lebih tinggi, sementara minuman dengan kadar gula tinggi berpotensi memperoleh nilai rendah.
“Nanti setiap minuman siap saji harus memasang Nutri-Level. Masa sih kamu masih mau minum yang nilainya D?” tambahnya.
Dukungan dari tenaga medis
Gagasan ini mendapat respons positif dari sejumlah kalangan, termasuk tenaga medis. Salah satu yang menyuarakan dukungan adalah Adam Prabata melalui akun media sosial X miliknya.
Ia menilai kebijakan pelabelan tersebut sebagai langkah progresif yang berpotensi memberikan dampak signifikan bagi kesehatan masyarakat, asalkan implementasinya berjalan optimal.
“Label nutrisi level ini adalah kebijakan yang sangat gue apresiasi dan perlu dikawal pelaksanaannya,” tulisnya.
Adam juga menyinggung hasil penelitian di Singapura yang menunjukkan bahwa penerapan label Nutri-Level mampu menekan konsumsi gula secara cukup signifikan. Hal ini menjadi dasar optimisme bahwa kebijakan serupa bisa memberi efek positif jika diterapkan secara konsisten di Indonesia.
Kritik dan keraguan warganet
Meski mendapat dukungan, kebijakan Nutri-Level tidak lepas dari kritik. Sejumlah warganet meragukan efektivitas kebijakan tersebut dalam mengubah kebiasaan konsumsi masyarakat yang sudah terbiasa dengan minuman manis.
Sebagian bahkan menilai bahwa faktor budaya menjadi tantangan utama. Kebiasaan mengonsumsi gula dalam jumlah tinggi dianggap sulit diubah hanya dengan pemberian label informasi.
“Gula sudah jadi bagian budaya, mungkin cuma sedikit konsumen yang peduli,” tulis akun X @H3sll.
Selain itu, ada pula komentar yang menyoroti aspek komunikasi kebijakan. Beberapa warganet menilai pernyataan yang disampaikan terkesan terlalu personal, padahal kebijakan tersebut merupakan hasil kerja kolektif.
“Terlihat seperti ‘showman’ karena bilang ‘saya resmi mengeluarkan’, padahal pasti kerja tim,” tulis akun X @Howie3D.
Tantangan implementasi di lapangan
Perdebatan yang muncul menunjukkan bahwa kebijakan Nutri-Level Menkes masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal penerimaan publik dan efektivitas penerapannya. Meski secara konsep dinilai baik, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kepatuhan pelaku industri serta kesadaran konsumen.
Di sisi lain, edukasi publik menjadi kunci agar masyarakat tidak hanya memahami label yang tertera, tetapi juga mampu mengubah pola konsumsi menjadi lebih sehat.
Dengan berbagai respons yang muncul, kebijakan Nutri-Level kini menjadi sorotan publik. Apakah mampu menekan konsumsi gula secara signifikan atau justru sekadar menjadi label tanpa dampak nyata, masih akan terlihat dari implementasinya ke depan.
