Redaksi Pewarta.co.id
Jumat, April 24, 2026
Perkecil teks Perbesar teks
 |
| Kemnaker Siapkan 60 Ribu Kuota Pelatihan Vokasi untuk KEK dan PSN 2026 |
PEWARTA.CO.ID — Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah mempersiapkan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus menjawab kebutuhan industri di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Langkah tersebut diwujudkan melalui penyediaan program pelatihan vokasi yang dirancang lebih selaras dengan kebutuhan dunia usaha, khususnya sektor industri yang berkembang di kawasan KEK.
Fokus kurangi ketidaksesuaian tenaga kerja
Menteri Ketenagakerjaan menegaskan bahwa program ini bertujuan mengatasi persoalan ketidaksesuaian atau mismatch antara hasil pelatihan dengan kebutuhan riil di lapangan kerja. Selama ini, ketidaktepatan tersebut dinilai menjadi salah satu faktor penghambat optimalisasi penyerapan tenaga kerja.
Menurutnya, banyak industri di kawasan KEK masih memerlukan tenaga kerja dengan keterampilan spesifik. Di sisi lain, pemerintah sebenarnya telah memiliki berbagai fasilitas pelatihan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) maupun Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) yang tersebar di berbagai daerah.
“Jadi kami ingin pelatihan-pelatihan vokasi yang kita lakukan, termasuk juga nanti magang, itu lebih match lagi, lebih dekat lagi dengan kebutuhan dari KEK atau PSN,” kata Menaker dalam keterangannya di Kemenko Perekonomian, Kamis (23/4/2026).
Kuota 60 ribu peserta dialihkan untuk KEK dan PSN
Dalam pembahasan yang berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, terungkap bahwa program pelatihan yang ada saat ini masih belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan industri, baik dari segi jenis pelatihan maupun lokasi pelaksanaan yang belum terintegrasi dengan kawasan industri.
Sebagai respons atas kondisi tersebut, Kemnaker memutuskan untuk memprioritaskan sisa kuota Program Pelatihan Vokasi Nasional tahun 2026 sebanyak 60.000 peserta untuk mendukung kebutuhan tenaga kerja di KEK dan PSN.
Selain pelatihan, pemerintah juga akan memperluas Program Pemagangan atau MagangHub pada 2026 agar menjangkau seluruh 25 KEK di Indonesia. Dengan demikian, peserta pelatihan tidak hanya mendapatkan pembelajaran teori, tetapi juga pengalaman langsung bekerja di lingkungan industri.
Pelatihan fleksibel dan berbasis industri
Menaker menjelaskan bahwa pelatihan vokasi yang selama ini dijalankan memiliki sejumlah keunggulan, di antaranya durasi yang relatif singkat, yakni sekitar dua hingga tiga bulan, serta fleksibilitas dalam pelaksanaan.
Ke depan, model pelatihan tidak hanya akan berpusat di BLK atau BPVP milik pemerintah. Program tersebut juga akan dikembangkan agar dapat dilaksanakan langsung di fasilitas industri atau pabrik yang berada di kawasan KEK.
Pendekatan ini diharapkan mampu mempercepat kesiapan tenaga kerja sekaligus memastikan keterampilan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri.
Kolaborasi lintas kementerian diperkuat
Lebih lanjut, Menaker menekankan bahwa pertemuan yang digelar bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan para pengelola KEK bukan sekadar agenda formal. Forum ini menjadi titik awal untuk membangun kerja sama berkelanjutan dalam pengembangan SDM nasional.
Hasil pemetaan kebutuhan tenaga kerja yang telah disusun akan segera ditindaklanjuti secara teknis. Dalam hal ini, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan berperan sebagai koordinator lintas kementerian guna memastikan program berjalan efektif dan terintegrasi.
“Kami menawarkan fasilitas, sistem, dan anggaran untuk penyiapan SDM. Inilah yang lebih sustain. Mari kita buat gerakan peningkatan produktivitas bersama-sama,” pungkasnya.
