Redaksi Pewarta.co.id
Jumat, Mei 15, 2026
Perkecil teks Perbesar teks
 |
| Wamenkomdigi, Nezar Patria. |
PEWARTA.CO.ID — Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menegaskan pentingnya tata kelola kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang berlandaskan etika dan diterapkan dalam bentuk regulasi yang memiliki kekuatan hukum.
Menurut Nezar, pembahasan mengenai etika dalam pengembangan AI tidak cukup hanya sebatas wacana. Ia menilai etika perlu diterjemahkan menjadi aturan yang mengikat agar memiliki dampak nyata dalam penerapan teknologi kecerdasan buatan.
“Jadi tantangannya dalam setiap obrolan soal etika seberapa jauh etik ini kemudian bisa menjadi dasar dalam pembangunan regulasi karena tanpa kekuatan hukum itu percuma. Etika tidak punya kekuatan interaktif, tapi kalau regulasi ada sanksi dan hukuman,” ujar Nezar, dalam keterangan resminya yang diterima, pada Kamis.
Pernyataan tersebut disampaikan Nezar saat menerima audiensi bersama Globethics di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).
Etika AI dinilai makin diperhatikan perusahaan teknologi
Dalam kesempatan itu, Nezar menyoroti bahwa kesadaran terhadap pentingnya etika dalam pengembangan teknologi mulai meningkat di kalangan perusahaan teknologi global.
Ia menyebut, sejumlah perusahaan kini mulai merekrut lulusan bidang humaniora hingga filsafat untuk membantu mengevaluasi produk digital yang berkaitan langsung dengan manusia dan kehidupan sosial.
Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan adanya perubahan cara pandang perusahaan terhadap risiko etis dalam pengembangan teknologi.
“Sekarang risiko etis itu jadi salah satu kategori di dalam perusahaan teknologi. Tadinya itu tidak ada dalam hirarki risiko mereka. Jadi itu satu kemajuan menurut saya, bahwa ada kepedulian tentang etika,” tutur dia.
Nezar juga mengapresiasi berbagai upaya yang dilakukan perusahaan teknologi untuk meminimalkan potensi persoalan etika yang dapat muncul dari penggunaan AI.
Konflik nilai dalam pengembangan generative AI
Lebih lanjut, Nezar menjelaskan bahwa aspek etika menjadi isu penting dalam pengembangan AI karena teknologi tersebut berpotensi menimbulkan benturan nilai, norma, dan visi di tengah masyarakat.
Ia menilai konflik tersebut bisa muncul karena sebagian besar model AI, terutama generative AI berbasis Large Language Model (LLM), dikembangkan di negara-negara Barat yang memiliki latar belakang budaya dan nilai berbeda dengan Indonesia.
“Etika menjadi penting karena dalam pengembangan-pengembangan AI kita akan bersinggungan dengan soal-soal yang sangat fundamental, terutama ada konflik nilai, norma, dan visi,” ujar Nezar.
“Kita tahu kalau AI, apalagi generative AI yang berbasis Large Language Model, kebanyakan model-modelnya dibentuk oleh negara-negara barat sehingga konflik nilai itu sangat mungkin terjadi dalam pemrosesan data dan juga pengambilan keputusan yang dibuat oleh AI ini,” kata dia.
Menurut Nezar, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia dalam membangun tata kelola AI yang sesuai dengan karakter dan nilai masyarakat nasional.
Dukung Global Ethics Forum di Indonesia
Di sisi lain, Wamenkomdigi juga menyatakan dukungannya terhadap rencana pelaksanaan Global Ethics Forum yang dijadwalkan berlangsung di Indonesia pada Oktober mendatang.
Ia berharap forum tersebut dapat menghasilkan kesepakatan global yang menempatkan etika dalam posisi lebih strategis di tengah pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan.
Nezar menilai kolaborasi internasional diperlukan agar pengembangan AI tidak hanya berfokus pada inovasi teknologi, tetapi juga memperhatikan dampak sosial, budaya, dan nilai kemanusiaan.
