Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Hapus Utang Lama Rakyat Kecil

Perkecil teks Perbesar teks

Presiden Prabowo tegaskan komitmen hapus utang lama rakyat kecil. (Foto: Dok. ANTARA)

Jakarta, Pewarta.co.id – Presiden Prabowo, menunjukkan komitmennya dalam menyelesaikan persoalan utang lama yang masih membebani masyarakat kecil, meski secara administratif telah dihapus oleh pihak perbankan.

Pernyataan ini disampaikannya saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025), dalam rangka evaluasi enam bulan kinerja Kabinet Merah Putih.

Menurut Presiden, masih banyak masyarakat kecil, termasuk jutaan petani, yang tidak dapat mengakses pinjaman bank karena tersangkut utang lama yang seharusnya sudah tidak berlaku lagi.

Hal ini menyebabkan mereka terpaksa mencari sumber pinjaman lain yang justru menjerumuskan ke dalam jerat bunga tinggi.

"Masalah-masalah sekian puluh tahun yang lalu, utang orang kecil yang sebenarnya sudah dihapus oleh bank-bank masih dituntut. Jutaan petani kita, jutaan rakyat kecil kita tidak bisa pinjam lagi," ujar Presiden Prabowo.

Situasi tersebut membuat banyak warga menggantungkan kebutuhan keuangan mereka pada pinjaman daring atau rentenir, yang kerap memberlakukan bunga harian yang sangat tinggi.

Dalam hal ini, Prabowo menilai perlu adanya langkah konkret dari pemerintah untuk menghentikan penderitaan masyarakat akibat jeratan utang tersebut.

"Terpaksa dia pinjam dari rentenir, dari pinjol, pinjaman online, dari rentenir yang gila bunganya harian, luar biasa. Kita hapus, kita ambil tindakan-tindakan yang harus kita ambil dengan beberapa risiko," tegasnya.

Meski kebijakan penghapusan utang ini tidak lepas dari risiko, Prabowo menekankan bahwa seluruh langkah diambil dengan tetap menjaga kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran negara.

Ia menekankan pentingnya menjaga disiplin fiskal dan mengendalikan defisit anggaran agar tetap sehat dan terkendali.

"Indonesia masih menjaga di bawah 3 persen, karena itu perbandingan utang kita terhadap GDP kita termasuk salah satu terendah di dunia," kata Prabowo.

Sidang kabinet kali ini merupakan pertemuan paripurna ketiga sepanjang tahun 2025, dengan kehadiran hampir seluruh jajaran menteri dan pimpinan lembaga negara.

Sebelumnya, Sidang Kabinet Paripurna terakhir digelar pada 21 Maret 2025, membahas persiapan nasional menjelang Idul Fitri 1446 H.

Dalam sidang terbaru ini, tampak hadir sejumlah pejabat tinggi negara seperti Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menko Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wamentan Sudaryono, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta Wamenag Muhammad Syafi’i.