Menteri PANRB Puji MA: Bukti Nyata Layanan Publik Bersih dan Ramah Masyarakat

Perkecil teks Perbesar teks

Menteri PANRB Rini Widyantini dalam Penyerahan dan Penganugerahan Piagam Penghargaan bagi Unit Kerja Berprestasi Tahun 2024 di lingkungan MA dan Badan Peradilan di bawahnya di Jakarta, Selasa (6/5/2025). (Dok. ANTARA).

PEWARTA.CO.ID - Langkah Mahkamah Agung (MA) dalam membangun sistem pelayanan publik yang bersih dan inklusif mendapatkan apresiasi tinggi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini.

Dalam acara penyerahan penghargaan kepada unit-unit kerja berprestasi di lingkungan MA, Rini menegaskan bahwa capaian MA menjadi bukti nyata dari komitmen reformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan prima dan bebas korupsi.

Menurut Menteri Rini, MA tidak hanya dikenal dalam perannya sebagai penjaga hukum, tetapi juga sebagai pelopor dalam menciptakan birokrasi modern yang profesional dan transparan. Salah satu bentuk nyata dari upaya tersebut adalah keberhasilan ratusan unit kerja MA meraih predikat Zona Integritas (ZI), baik sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) maupun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

"Langkah ini diwujudkan oleh MA dengan sejumlah capaian prestasi di tingkat nasional pada tahun 2024, di antaranya unit kerja yang mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi (WBK), pelayanan prima, dan ramah kelompok rentan," ujar Rini dalam acara yang berlangsung di Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Hingga 2024, total sebanyak 259 unit kerja di bawah MA telah mengantongi predikat ZI, yang mencakup 243 unit kerja berstatus WBK dan 16 unit berstatus WBBM. Capaian ini menjadi tonggak penting dalam perwujudan pelayanan publik yang akuntabel.

Dalam dua tahun terakhir, Kementerian PANRB gencar mendorong penerapan WBK mandiri di berbagai instansi, termasuk MA. Inisiatif ini diharapkan mampu membentuk pola kerja yang berkelanjutan dan memperkuat sinergi antar lembaga pemerintahan.

"Kami sangat mengapresiasi langkah strategis MA dalam pembangunan ZI dan capaian ini merupakan komitmen nyata MA dalam membangun ZI. Ini juga merupakan komitmen untuk memastikan tercapainya pelayanan publik yang berkualitas," tegas Rini.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan MA seharusnya dijadikan contoh dan motivasi oleh institusi lain, terutama dalam menghadirkan layanan publik yang efisien, adaptif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Dalam acara tersebut, penghargaan diberikan kepada 30 unit kerja di lingkungan MA dan badan peradilan di bawahnya. Dari jumlah tersebut, 24 unit meraih predikat WBK, lima unit mendapatkan penghargaan sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan Terbaik, dan satu unit menerima penghargaan Predikat Pelayanan Prima.

Ketua MA, Sunarto, menyampaikan rasa syukurnya atas capaian tersebut dan menekankan pentingnya mempertahankan integritas serta meningkatkan kualitas pelayanan.

"Cara bersyukurnya mempertahankan capaian yang sudah diperoleh karena prestasi ini merupakan pilar reformasi birokrasi di lingkup MA," ungkap Sunarto.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh insan peradilan untuk terus menjaga etika dan integritas melalui pendekatan preemtif dan preventif, demi memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Sunarto menegaskan bahwa keberhasilan ini bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif, melainkan bagian dari komitmen MA dalam menciptakan peradilan yang bersih dan berwibawa.

"Momentum ini menunjukkan insan peradilan yang unggul dan berdedikasi tinggi sebagai garda depan dalam kemajuan lembaga peradilan," tegasnya.