DPR Tekankan Pentingnya Kepastian Pemindahan ASN ke IKN Demi Daya Tarik Investor

Perkecil teks Perbesar teks

DPR tekankan pentingnya kepastian pemindahan ASN ke IKN demi daya tarik investor. (Dok. Ist)

Jakarta, Pewarta.co.id – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menekankan urgensi kejelasan mengenai pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Menurut Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, hal ini menjadi kunci strategis untuk menarik minat para investor ke wilayah ibu kota baru tersebut.

Dalam pernyataannya usai mengikuti rapat bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) serta Otorita IKN,

Rifqinizamy menyampaikan bahwa kepastian kehadiran ASN di IKN menjadi indikator nyata bahwa pemerintah serius memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta.

"Karena kalau IKN itu dalam tanda kutip belum berpenduduk, maka rasanya mustahil investor datang ke IKN," kata Rifqinizamy di sela-sela rapat di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan bahwa keberadaan investor di kawasan IKN sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan berbagai fasilitas publik, seperti rumah sakit, sekolah, restoran, hingga hotel.

Tanpa kejelasan mengenai penghunian oleh ASN, pembangunan fasilitas tersebut akan berjalan lambat.

Lebih lanjut, Rifqinizamy mengungkapkan bahwa berdasarkan data pemerintah, IKN saat ini telah siap menampung sekitar 9.500 ASN untuk mulai bekerja dari sana.

Jumlah ini diperkirakan terus bertambah hingga tahun 2028.

Meski demikian, kapasitas hunian yang dirancang hingga tahun tersebut baru dapat menampung sekitar 13.000 ASN.

"Walaupun dari sisi tingkat hunian yang disediakan hingga 2028 baru mampu menampung sekitar 13.000 ASN," kata dia.

Meski ada persiapan fisik dan data yang cukup matang, Rifqinizamy menyoroti belum adanya keputusan konkret mengenai jadwal pasti pemindahan ASN.

Hal ini disebabkan Menteri PAN-RB Rini Widyantini belum dapat memberikan kepastian karena masih menunggu keputusan dari Presiden.

Rifqinizamy juga menekankan bahwa DPR, melalui Komisi II, telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp14,5 triliun untuk mendukung pembangunan infrastruktur IKN, yang mencakup kantor pemerintahan, hunian ASN, dan fasilitas di kawasan Otorita IKN.

Ia menambahkan bahwa Otorita IKN merupakan satu-satunya lembaga yang justru menerima tambahan anggaran, bukan pengurangan.

Menurutnya, penggunaan anggaran yang begitu besar harus diimbangi dengan kejelasan fungsi dari bangunan yang telah dan sedang dibangun.

"Lalu bangunan itu mau diapakan? Jawabannya kan adalah bangunan itu akan difungsikan untuk perkantoran dan pemukiman. Lalu pertanyaan berikutnya, kapan? Siapa saja yang akan mengisi?" kata dia.