CELIOS memprakirakan kerugian karhutla Januari-Agustus 2026 mencapai Rp123,1 triliun, termasuk biaya kesehatan hingga Rp93,56 triliun.
![]()
Oleh Redaksi PEWARTA
Senin, September 07, 2026
![]() |
| Kebakaran hutan dan lahan sepanjang Januari-Agustus 2026 diperkirakan menimbulkan kerugian ekonomi dan kesehatan hingga Rp123,1 triliun. (Dok. Ist) |
PEWARTA.CO.ID — Kerugian ekonomi dan biaya kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang Januari-Agustus 2026 diprakirakan mencapai Rp39,29 triliun hingga Rp123,1 triliun berdasarkan laporan Center for Economic and Law Studies (CELIOS).
Direktur Ekonomi CELIOS Nailul Huda mengatakan angka tertinggi tersebut setara dengan 49,1 persen dari proyeksi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Tengah pada 2026. Perhitungan itu juga belum memasukkan kemungkinan karhutla meluas hingga akhir tahun sehingga nilai kerugian berpotensi bertambah.
“Angka Rp123,1 triliun ini setara 49,1 persen dari proyeksi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Tengah tahun 2026,” kata Nailul Huda, dikutip Minggu (6/9/2026).
Kerugian ekonomi mencapai Rp29,54 triliun
Dalam laporannya, CELIOS menghitung dampak karhutla menggunakan pendekatan yang dikembangkan Kiely dkk. (2021) dalam jurnal Nature Communications. Metode tersebut kemudian dipadukan dengan data historis Bank Dunia untuk melihat dampak krisis pada 2015 dan 2019.
Dari perhitungan itu, kerugian ekonomi yang berasal dari hilangnya aset fisik dan aktivitas ekonomi diperkirakan mencapai Rp29,54 triliun atau sekitar 0,23 persen dari PDB nasional.
“Angka itu bukan sekadar nilai kayu atau lahan yang hangus, melainkan kontraksi aktivitas ekonomi yang lebih luas. Aktivitas mulai dari perdagangan, pertanian, hingga akomodasi makanan dan minuman ikut mengalami kontraksi akibat asap dan gangguan produksi,” ujar Nailul.
Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan dampak ekonomi nominal terbesar, yakni Rp5,7 triliun. Berikutnya Papua Barat Rp4,3 triliun dan Nusa Tenggara Timur Rp2,8 triliun.
Menurut Nailul, persebaran tersebut menunjukkan dampak karhutla telah meluas hingga kawasan Indonesia Timur, tidak lagi terbatas pada Kalimantan dan Sumatra.
Potensi penerimaan pajak ikut tergerus
CELIOS juga memperkirakan karhutla berpotensi mengurangi penerimaan pajak daerah. Total potensi penerimaan pajak bersih daerah yang hilang diperkirakan mencapai Rp269,86 miliar sepanjang 2026.
Jawa Timur disebut mengalami potensi kehilangan penerimaan pajak terbesar, yaitu Rp93,8 miliar, disusul Kalimantan Barat sebesar Rp28,9 miliar.
Dampak fiskal tersebut, menurut Nailul, dapat menjalar ke provinsi lain melalui keterkaitan berbagai sektor ekonomi. Industri olahan kayu, pulp and paper, serta furnitur menjadi contoh sektor yang dapat ikut terdampak.
Biaya kesehatan bisa mencapai Rp93,56 triliun
Selain kerugian ekonomi, CELIOS menghitung dampak kesehatan akibat paparan karhutla melalui dua skenario. Pertama, masyarakat yang didiagnosis infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) oleh tenaga kesehatan, dan kedua mencakup masyarakat yang mengalami gejala ISPA meski tidak sempat memeriksakan diri.
Pada skenario pertama, CELIOS memperkirakan 1,78 juta orang berpotensi terdiagnosis ISPA dengan total biaya kesehatan Rp9,75 triliun. Angka itu terdiri atas biaya langsung berupa rawat inap dan rawat jalan sebesar Rp7,13 triliun serta biaya tidak langsung Rp2,63 triliun.
Jika warga yang mengalami gejala ISPA tetapi tidak mendapatkan pemeriksaan turut diperhitungkan, jumlah orang yang berpotensi terdampak meningkat menjadi 17,4 juta jiwa. Dalam skenario ini, total biaya kesehatan diperkirakan mencapai Rp93,56 triliun atau 67,6 persen dari total anggaran fungsi kesehatan dalam APBN 2026.
“Yang menarik, ranking provinsi untuk biaya kesehatan tidak sejalan dengan ranking luas lahan terbakar. Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Riau justru menjadi tiga provinsi dengan dampak biaya kesehatan terbesar,” ujar Nailul.
CELIOS memperkirakan biaya kesehatan di NTB mencapai Rp19,01 triliun, Jawa Timur Rp13,65 triliun, dan Riau Rp10,31 triliun. Menurut Nailul, tingginya dampak di wilayah tersebut berkaitan dengan jumlah penduduk yang lebih besar meskipun luas lahan terbakar tidak setinggi Kalimantan Barat.
Luas karhutla mencapai 202.010,96 hektare
Data SIPONGI Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang dikutip CELIOS mencatat luas areal terbakar secara nasional pada Januari-Agustus 2026 mencapai 202.010,96 hektare.
Kalimantan Barat menjadi wilayah dengan luas areal terbakar terbesar, mencapai 38.310,86 hektare. Angka tersebut hampir 1,5 kali luas areal terbakar di Papua Selatan yang berada di posisi berikutnya dengan 25.838,53 hektare.
CELIOS menilai pola karhutla 2026 juga menunjukkan perubahan sebaran. Lonjakan kebakaran terjadi di Papua Selatan, sementara Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur yang bukan wilayah gambut turut masuk dalam daftar daerah dengan dampak signifikan.



















































