Presiden Prabowo: Penggilingan Padi Nakal Terancam Ditutup, Konstitusi Jadi Landasan

Perkecil teks Perbesar teks

Presiden Prabowo: Penggilingan padi nakal terancam ditutup, konstitusi jadi landasan. (Foto: Dok. ANTARA)

Jakarta, Pewarta.co.id - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengeluarkan peringatan tegas terhadap pengusaha penggilingan padi yang tidak menaati aturan harga gabah.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (5/5/2025), Prabowo menegaskan bahwa pihaknya siap mengambil langkah hukum terhadap pelaku usaha yang membeli gabah kering panen (GKP) di bawah harga minimum pemerintah, yakni Rp6.500 per kilogram.

Presiden menekankan bahwa kebijakannya selaras dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33, yang mengatur bahwa sumber daya strategis harus dikuasai negara demi kepentingan rakyat.

“Saya tidak main-main, karena di tangan saya adalah UUD 1945, Pasal 33 yang memberi saya wewenang sumber-sumber produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara, dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk uang rakyat. Saya tidak ragu gunakan itu,” ujar Presiden Prabowo.

Ia menambahkan, langkah tersebut telah dikonsultasikan dengan para hakim agung, yang menyatakan dukungan terhadap kebijakan itu karena dianggap sesuai dengan semangat konstitusi.

Presiden juga menyampaikan bahwa para pemilik penggilingan padi diperbolehkan mencari keuntungan, namun harus tetap dalam batas wajar agar tidak merugikan para petani.

“Anda boleh untung, tetapi tidak boleh untung sebesar-besarnya di atas penderitaan petani. Tidak bisa! Silakan pilih. Anda mau operasi (tetap buka), atau anda mau kami tutup police line,” tegasnya.

Dalam upaya meningkatkan taraf hidup petani, Presiden menyebut pemerintah telah meluncurkan sejumlah program strategis.

Salah satunya adalah penetapan harga dasar GKP dan pemberlakuan sanksi tegas kepada pengusaha yang melanggar ketentuan tersebut.

"Mereka (petani) sampaikan terima kasih. Lebih dari 100 juta petani merasakan penghasilan mereka naik, karena kita tegakkan harga dasar gabah kering panen, dan kita wajibkan penggiling-penggiling padi, saya memberi peringatan, penggiling padi yang bandel, yang beli setelah panen dengan harga serendah-rendahnya, kita cabut izin usahanya,” kata Presiden.

Tak hanya soal harga, Prabowo juga menyebut pemerintah telah melakukan reformasi besar-besaran dalam sistem distribusi pupuk.

Kini, jalur distribusi dipangkas agar petani bisa memperoleh pupuk langsung dari pabrik, tanpa melalui birokrasi yang selama ini menyulitkan.

“Untuk pertama kali, kita pangkas semua, sistem distribusi pupuk yang penuh keruwetan. Langsung dari pabrik ke kelompok tani,” ucapnya.

“Ini yang diminta petani, ini yang mereka dapatkan. Kita sederhanakan, produksi naik,” tambah Prabowo.

Sidang Kabinet Paripurna tersebut merupakan yang ketiga kalinya digelar tahun ini, dengan kehadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta hampir seluruh jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan kepala lembaga pemerintah.

Sebelumnya, pada 21 Maret 2025, Presiden juga menggelar sidang serupa untuk membahas berbagai langkah strategis menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.