Redaksi Pewarta.co.id
Sabtu, Februari 14, 2026
Perkecil teks Perbesar teks
 |
| Israel Batasi Akses Umat Muslim di Masjid Al-Aqsa Selama Ramadan |
PEWARTA.CO.ID — Pemerintah Israel dikabarkan akan memperketat sekaligus membatasi akses umat Islam ke Masjid al-Aqsa selama bulan suci Ramadan. Kebijakan ini menuai kecaman dari sejumlah tokoh Palestina, termasuk mantan mufti besar Yerusalem, Sheikh Ekrima Sabri.
Dalam wawancara bersama Anadolu, Sheikh Sabri menyampaikan penyesalannya atas rencana pembatasan tersebut. Ramadan sendiri dijadwalkan dimulai pada pertengahan pekan depan.
Sheikh Ekrima Sabri, yang juga menjabat sebagai kepala Dewan Islam Tertinggi di Yerusalem, menilai tanda-tanda pembatasan sudah terlihat sejak awal tahun. Ia menyoroti pengangkatan Mayor Jenderal Avshalom Peled sebagai komandan polisi baru di Yerusalem Timur yang diduduki pada pekan pertama Januari. Langkah itu dinilai berkaitan dengan agenda Menteri Keamanan Nasional sayap kanan, Itamar Ben-Gvir, yang kerap memicu kontroversi terkait kompleks Al-Aqsa.
Surat kabar Israel, Haaretz, bahkan menulis, "Tampaknya Ben-Gvir melakukan segala yang dia bisa untuk mengipasi api."
Sheikh Sabri menegaskan bahwa umat Islam menyambut Ramadan dengan penuh harapan.
"Umat Muslim menyambut Ramadan dengan optimisme, mengikuti tradisi Nabi Muhammad, yang biasa menyambut bulan ini di akhir bulan Sya'ban," ujarnya.
"Namun terkait Yerusalem, kami menyesalkan tindakan keras yang akan diberlakukan otoritas pendudukan terhadap umat Muslim yang datang ke Masjid Al-Aqsa," sambungnya.
Ia juga mengungkapkan adanya pembatasan yang telah diberlakukan terhadap para pemuda Palestina.
"Otoritas Israel telah melarang puluhan pemuda memasuki masjid dan mengumumkan mereka tidak akan melonggarkan pembatasan selama Ramadan bagi para jamaah yang datang dari Tepi Barat yang diduduki."
Menurutnya, situasi ini akan berdampak langsung pada jumlah jamaah yang dapat melaksanakan ibadah di Al-Aqsa.
"Ini berarti akan ada pembatasan yang lebih ketat," kata Sabri.
"Jumlah jamaah di Al-Aqsa akan lebih rendah daripada tahun-tahun sebelumnya. Ini bertentangan dengan kebebasan beribadah dan mengganggu pelaksanaan puasa umat Muslim," lanjut dia.
Setiap Ramadan, ratusan ribu warga Palestina dari Tepi Barat biasanya berbondong-bondong menuju Yerusalem Timur untuk beribadah di Masjid al-Aqsa. Namun sejak pecahnya konflik pada 7 Oktober 2023, akses menuju kota tersebut diperketat melalui berbagai pos pemeriksaan militer.
Dalam dua tahun terakhir, hanya sebagian kecil warga yang berhasil memperoleh izin masuk yang dikeluarkan militer Israel. Proses perizinan itu disebut-sebut sulit dan membatasi pergerakan warga Palestina. Hingga kini, otoritas Israel belum mengumumkan skema khusus untuk pengaturan Ramadan tahun ini.
Selain itu, dalam beberapa hari terakhir, ratusan warga Palestina di Yerusalem Timur—mayoritas kalangan muda—menerima perintah larangan sementara untuk memasuki Masjid al-Aqsa selama Ramadan. Beberapa larangan bahkan berlaku hingga enam bulan.
Langkah-langkah tersebut terjadi di tengah pemerintahan sayap kanan Israel yang dipimpin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Sejumlah pejabat Palestina menilai kebijakan ini sebagai upaya mengubah “status quo” yang selama ini berlaku di kompleks suci tersebut.
Sejak 2003, polisi Israel secara sepihak juga mengizinkan kelompok ekstremis Israel memasuki kompleks masjid, meski mendapat penolakan berulang dari Departemen Wakaf Islam.
"Tidak diragukan lagi bahwa pemerintah sayap kanan bertujuan menerapkan rencana agresifnya terkait Masjid al-Aqsa," ungkap Sabri.
"Selama bertahun-tahun, mereka menuntut akses publik, ibadah terbuka, penggunaan terompet ritual, dan sujud. Ambisi yang dulunya tersembunyi kini telah menjadi publik," tambahnya.
Ia menambahkan, "Kami telah lama memperingatkan Israel berupaya memaksakan kedaulatan atas situs tersebut dan mengurangi otoritas Wakaf Islam."
Tak hanya soal akses ibadah, Sheikh Sabri juga menyoroti kebijakan pembongkaran rumah dan lingkungan warga Palestina di Yerusalem Timur, terutama yang berada di sekitar Masjid al-Aqsa.
"Kebijakan pembongkaran adalah kebijakan rasis, tidak adil, ilegal, dan tidak manusiawi, dan merupakan perpanjangan dari kebijakan tidak adil Inggris di Palestina selama periode pemerintahan kolonial Inggris," ujarnya menyesalkan.
Menutup pernyataannya, Sabri menyerukan solidaritas dunia Arab dan Islam untuk membantu warga Palestina di Yerusalem. Ia juga mendesak para pemimpin negara-negara Arab dan Muslim agar mengambil tanggung jawab dalam menjaga Yerusalem dan Masjid al-Aqsa.
