Harga Tiket Pesawat Domestik Turun 13-14 Persen saat Lebaran 2025

Perkecil teks Perbesar teks

Ilustrasi.(Dok. Ist)

Jakarta, Pewarta.co.id – Pemerintah resmi menurunkan harga tiket pesawat domestik kelas ekonomi sebesar 13 hingga 14 persen selama masa Angkutan Lebaran 2025.

Langkah ini bertujuan untuk memberikan kemudahan transportasi bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik selama libur Idul Fitri.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan komitmen pemerintah dalam meringankan beban masyarakat yang ingin merayakan Lebaran di kampung halaman.

"Kebijakan penurunan harga tiket pesawat adalah bentuk komitmen nyata pemerintah, untuk memberikan kemudahan dan keringanan bagi masyarakat yang ingin merayakan Hari Raya Idul Fitri di kampung halaman," kata Menhub dalam keterangan di Jakarta, Minggu (2/3/2025).

Berlaku selama 15 hari

Penurunan harga tiket pesawat ini akan berlaku selama 15 hari, yaitu untuk periode penerbangan mulai 24 Maret hingga 7 April 2025.

Sementara itu, pembelian tiket dengan harga diskon ini bisa dilakukan sejak 1 Maret hingga 7 April 2025.

Menhub menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan agar masyarakat dapat menikmati perjalanan yang lebih terjangkau dan nyaman, terutama di momen penting seperti Lebaran.

“Kami ingin memastikan masyarakat bisa menikmati perjalanan yang lebih terjangkau dan nyaman, terutama pada momen penting seperti Lebaran,” ujar Dudy.

Kebijakan ini juga merupakan bagian dari implementasi program Asta Cita yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

Program tersebut menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik yang lebih baik.

Dukungan dan sinergi antar kementerian

Dalam pengumuman resmi yang disampaikan pada konferensi pers di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu (1/3/2025), sejumlah menteri turut hadir, termasuk Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PU Dody Hanggodo, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa kebijakan ini adalah hasil kolaborasi antara berbagai kementerian dan pemangku kepentingan di sektor penerbangan.

"Berkat sinergi antara Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan industri penerbangan, pemerintah berhasil menekan biaya avtur dan menurunkan ongkos layanan bandara di 37 bandara," kata AHY.

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah memberikan insentif berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sebagian ditanggung oleh negara.

"Ditambah insentif berupa PPN yang sebagian ditanggung pemerintah sebesar 6 persen. Ini adalah bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang ingin pulang kampung untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga,” ucapnya.

Pajak ditanggung pemerintah

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa kebijakan ini didukung dengan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18 Tahun 2025.

Aturan ini mengatur bahwa PPN untuk tiket pesawat kelas ekonomi domestik sebagian akan ditanggung oleh pemerintah.

"Artinya seluruh tiket ekonomi dalam negeri yang dibeli mulai 1 Maret hingga 7 April, untuk jadwal penerbangan antara 24 Maret hingga 7 April 2025 akan dikurangi PPN-nya, sehingga bayar pajak hanya 5 persen, sementara yang 6 persen ditanggung pemerintah," kata Sri Mulyani.

Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan ini hanya berlaku bagi tiket yang dibeli dalam periode tersebut. "Kebijakan ini efektif berlaku bagi yang melakukan pembelian tiket mulai hari ini. Bagi yang sudah terlanjur beli maka tidak kena," tambahnya.

Ketersediaan kapasitas penerbangan

Selain memberikan keringanan harga tiket, pemerintah juga memastikan ketersediaan kapasitas penerbangan yang cukup selama periode mudik Lebaran.

“Kami tidak hanya berfokus pada penurunan harga, tetapi juga pada kualitas layanan dan keselamatan penerbangan secara keseluruhan. Kami akan pastikan ketersediaan kapasitas penerbangan yang memadai dan meningkatkan keselamatan serta kenyamanan penumpang,” ujar Menhub Dudy.