Redaksi Pewarta.co.id
Senin, Maret 02, 2026
Perkecil teks Perbesar teks
 |
| AS–Israel Vs Iran Memanas, Pakar Nilai Strategi Swasembada Prabowo jadi Relevan Dicapai |
PEWARTA.CO.ID — Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali memuncak setelah eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran dalam beberapa hari terakhir.
Rentetan serangan udara, balasan rudal, hingga ancaman penutupan Selat Hormuz menjadi sinyal kuat bahwa situasi telah memasuki fase yang lebih serius.
Dampaknya tidak hanya dirasakan di kawasan tersebut, tetapi juga berpotensi mengguncang stabilitas ekonomi global. Jalur distribusi energi dunia yang strategis terancam, harga komoditas berisiko melonjak, dan negara-negara pengimpor energi menghadapi ketidakpastian baru.
Menanggapi kondisi tersebut, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai bahwa konflik ini bukan sekadar persoalan regional. Ia melihatnya sebagai peringatan keras bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk memperkuat fondasi ketahanan nasional.
“Ketahanan dalam negeri bukan lagi slogan. Ia menjadi kebutuhan mendesak. Ketika dunia tidak stabil, negara harus berdiri di atas kaki sendiri,” ujar Agung di Jakarta, Senin (2/3/2026).
Menurutnya, situasi global yang semakin tidak menentu justru mempertegas pentingnya agenda kemandirian nasional yang saat ini didorong pemerintah. Ia menyebut, berbagai program swasembada yang tengah dijalankan menjadi semakin relevan dalam konteks ancaman geopolitik.
“Program kemandirian bangsa yang tengah didorong pemerintah menjadi relevan. Swasembada pangan, swasembada energi, hingga kemandirian industri bukan sekadar janji politik. Ia adalah strategi bertahan,”sambungnya.
Selat Hormuz dan ancaman energi global
Agung menyoroti posisi strategis Selat Hormuz yang selama ini menjadi jalur vital distribusi energi dunia. Sekitar seperlima pasokan energi global melintas di kawasan tersebut. Jika terjadi gangguan, baik karena konflik terbuka maupun blokade, dampaknya akan sangat luas.
Negara-negara yang masih bergantung pada impor minyak dan gas berpotensi menghadapi lonjakan harga, kelangkaan pasokan, hingga tekanan pada nilai tukar mata uang. Dalam situasi seperti itu, daya tahan ekonomi nasional menjadi taruhan utama.
Ia menilai, Indonesia tidak boleh lengah. Meski secara geografis jauh dari pusat konflik, efek domino ekonomi bisa dengan cepat merambat hingga ke dalam negeri.
Swasembada pangan jadi benteng pertama
Dalam pandangan Agung, sektor pangan harus menjadi prioritas utama dalam menghadapi potensi krisis global. Ketahanan pangan dinilai sebagai garis pertahanan pertama ketika rantai pasok internasional terganggu.
Ia menggarisbawahi pentingnya cadangan beras nasional yang memadai serta kebijakan pengurangan ketergantungan terhadap impor pangan. Dengan fondasi tersebut, Indonesia memiliki bantalan untuk menghadapi gangguan distribusi global.
“Ketika jalur logistik global terganggu, ketika kapal-kapal tertahan akibat konflik, rakyat tetap harus makan. Kemandirian pangan menjadi benteng pertama. Program Makan Bergizi Gratis juga memainkan peran penting. Ia menjamin kebutuhan dasar masyarakat. Sekaligus menciptakan lapangan kerja. Ekonomi domestik bergerak dan daya beli terjaga,” katanya.
Program pemenuhan gizi masyarakat yang digulirkan pemerintah, lanjutnya, tidak hanya berfungsi sebagai kebijakan sosial. Lebih dari itu, program tersebut juga menjadi instrumen penggerak ekonomi domestik karena melibatkan rantai pasok lokal dan membuka peluang kerja.
Energi jadi urat nadi kedua
Selain pangan, sektor energi disebut sebagai titik krusial berikutnya. Ketergantungan terhadap impor bahan bakar dinilai masih menjadi kerentanan struktural yang harus diatasi secara bertahap.
Agung menilai, penguatan produksi dalam negeri, optimalisasi kilang, hingga diversifikasi sumber energi menjadi langkah strategis untuk mengurangi risiko eksternal.
“Energi adalah urat nadi kedua. Penutupan Selat Hormus memberi pelajaran mahal. Ketergantungan pada impor energi adalah risiko besar. Kilang-kilang milik Pertamina tengah didorong untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi. Lifting minyak ditambah. Targetnya jelas. Mengurangi impor,” ujarnya.
Dengan memperkuat sektor energi nasional, Indonesia diharapkan mampu meredam gejolak harga global sekaligus menjaga stabilitas fiskal dan inflasi.
Industri nasional harus tangguh
Tak hanya pangan dan energi, sektor industri juga dinilai memegang peran penting dalam menjaga daya tahan ekonomi. Fluktuasi harga bahan baku global akibat konflik dapat menekan biaya produksi dan memicu ketidakstabilan harga di dalam negeri.
Karena itu, Agung menekankan perlunya konsistensi dalam memperkuat industri dalam negeri agar mampu bertahan di tengah dinamika global yang tidak menentu. Industri yang kokoh akan menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional saat tekanan eksternal meningkat.
Namun, ia mengingatkan bahwa seluruh agenda swasembada dan kemandirian nasional tidak akan efektif tanpa tata kelola yang transparan dan pengawasan yang ketat.
“Pengawasan berjenjang mutlak diperlukan. Tanpa tata kelola yang baik, swasembada hanya menjadi angka di atas kertas. Korupsi bisa menggerogoti fondasi,” tegasnya.
Dampak perang bisa sampai ke dapur rumah tangga
Agung menegaskan, meskipun perang terjadi jauh dari wilayah Indonesia, efeknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Lonjakan harga energi dan bahan pokok berpotensi menekan daya beli dan memicu inflasi.
Karena itu, memperkuat fondasi domestik bukan lagi sekadar pilihan kebijakan, melainkan kebutuhan strategis jangka panjang. Indonesia harus bersiap menghadapi berbagai kemungkinan guncangan global yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
“Indonesia harus menyiapkan diri menghadapi guncangan apa pun. Pangan yang cukup. Energi yang mandiri. Industri yang kuat,” pungkasnya.
