BGN menemukan 6 juta data penerima MBG ganda dan mengecualikan sekitar 80 sekolah swasta elite dari program tersebut.
Oleh Redaksi PEWARTA
Jumat, Agustus 28, 2026
 |
| Kantor Badan Gizi Nasional (BGN). (Dok. Ist) |
PEWARTA.CO.ID — Badan Gizi Nasional (BGN) menemukan sekitar 6 juta data penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tercatat ganda. Dalam proses pendataan ulang, BGN juga mengecualikan sekitar 80 sekolah swasta elite dari penerima program tersebut.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan langkah itu dibahas dalam pertemuannya dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (28/8/2026). Pendataan ulang dilakukan sebagai persiapan penganggaran program prioritas Presiden Prabowo Subianto pada 2027.
"Salah satunya kita ingin, dapat dan tidak dapat kan pasti ada urusannya sama uang, kalau dapat berarti nambah uang, kalau tidak dapat kurangi uang. Kita sudah sisir, beberapa sekolah swasta elite saya kira tidak membutuhkan MBG," ujarnya.
Sudaryono menyebut sekolah swasta yang dikecualikan dari penerima MBG tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Menurut dia, jumlah sekolah yang telah masuk dalam daftar tersebut mencapai sekitar 80 sekolah.
"Itu juga sudah ada 80-an sekolah se-Indonesia, swasta khususnya kita exclude tidak mendapatkan MBG. Termasuk Sekolah Taruna Nusantara dan Bhayangkara. Bisa dicek, di Radar MBG nanti ada keterangan tidak mendapatkan MBG," lanjutnya.
Data penerima MBG ditemukan ganda
Selain mengevaluasi penerima dari sekolah swasta elite, BGN juga menemukan persoalan data ganda dalam pendataan penerima manfaat. Sudaryono menyebut jumlah data yang berkurang mencapai sekitar 6 juta penerima manfaat.
Kasus tersebut antara lain terjadi ketika seorang siswa tercatat sebagai penerima MBG di pesantren dan pada saat yang sama juga terdaftar di sekolah menengah pertama atau SMP.
"Tahun ini kita sisir karena ada pengurangan sekitar 6 jutaan penerima manfaat, yang itu misal dia daftar di pesantren, terus di SMP juga dia ada namanya," lanjutnya.
Sudaryono mengatakan anggaran program MBG pada tahun depan dialokasikan sekitar Rp240 triliun. Namun, nilai tersebut masih akan disinkronkan dengan jumlah penerima manfaat baru berdasarkan hasil pendataan.
BGN juga telah mengembalikan dana sekitar Rp311 miliar ke kas negara dari sejumlah dapur yang belum beroperasi, tetapi telah menerima pengiriman dana.
"Termasuk ada beberapa dapur, belum beroperasi tapi sudah dikirimi duit, itu sudah kita ambil kita kembalikan ke kas negara sekitar Rp311 miliar, insyaallah manageable," pungkasnya.
