Purbaya Buka Peluang Dana Transfer ke Daerah Naik Rp90 Triliun pada 2027

Purbaya Buka Peluang Dana Transfer ke Daerah Naik Rp90 Triliun pada 2027

PEWARTA.CO.ID — Pemerintah membuka peluang peningkatan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) hingga Rp90 triliun pada 2027. Tambahan anggaran tersebut masih akan dibahas dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun mendatang.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan adanya ruang untuk menaikkan alokasi TKD dalam rapat kerja bersama anggota DPD RI di Gedung DPR RI, Jakarta.

Menurutnya, peningkatan anggaran tersebut belum menjadi keputusan final karena masih bergantung pada pembahasan postur APBN 2027 bersama pihak legislatif.

"Tahun depan TKD kira kira sementara ada peningkatan Rp40 triliun tapi range bisa naik Rp90 triliun tergantung diskusi di APBN. Jadi ruang itu terbuka," ungkap Purbaya, Senin (22/6/2026).

Kenaikan TKD masih menunggu pembahasan APBN

Purbaya menjelaskan, pemerintah tetap memberikan perhatian terhadap kebutuhan fiskal daerah. Namun, kebijakan penambahan anggaran harus mempertimbangkan kondisi keuangan negara secara keseluruhan.

Meski peluang kenaikan terbuka, pemerintah tetap berkomitmen menjaga disiplin fiskal. Salah satu perhatian utama adalah memastikan defisit anggaran tetap berada di bawah batas 3 persen.

Kementerian Keuangan juga terus memantau realisasi penyaluran TKD yang berjalan sepanjang tahun ini. Hingga 31 Mei 2026, dana yang sudah disalurkan mencapai Rp306,1 triliun.

Jumlah tersebut tercatat setara dengan 44,2 persen dari total pagu TKD dalam APBN 2026 yang mencapai Rp693 triliun.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya juga menyampaikan perkembangan realisasi tersebut dalam konferensi pers APBN KITA Edisi Juni 2026 di Jakarta.

"TKD yang kami salurkan Rp306,1 triliun atau 37,1% dari pagu di APBN," kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KITA Edisi Juni 2026 di Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Pagu TKD 2026 turun dibanding tahun sebelumnya

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, alokasi TKD pada 2026 mengalami penurunan. Pada APBN 2025, total pagu TKD tercatat lebih tinggi dengan nilai mencapai Rp919,9 triliun.

Penurunan tersebut membuat pemerintah mendorong pemerintah daerah agar mencari alternatif pembiayaan lain untuk memastikan pembangunan daerah tetap berjalan.

Kementerian Keuangan menyarankan Pemda memanfaatkan skema pembiayaan non-APBN, termasuk melalui fasilitas pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Askolani, menyebut fasilitas pembiayaan dari SMI dapat menjadi opsi untuk mendukung berbagai proyek pembangunan daerah.

“Salah satu adalah melakukan pinjaman dukungan dari SMI dengan tingkat bunga yang relatif rendah. Banyak proyek yang bisa dilakukan Pemda. Mulai dari bangun sekolah, bangun rumah sakit, PDAM, bangun jalan, yang tentunya ini kita juga dukung ke depan. Bisa sampai lima tahun,” kata Askolani.

SMI jadi alternatif pembiayaan pembangunan daerah

Pemanfaatan pembiayaan melalui SMI dinilai dapat membantu daerah menjaga keberlanjutan program pembangunan meski terdapat keterbatasan anggaran.

Menteri Keuangan Purbaya turut mendukung langkah tersebut. Menurutnya, fasilitas pembiayaan dengan bunga rendah dan jangka waktu panjang dapat membantu Pemda tetap menjalankan pembangunan fasilitas publik.

Skema tersebut memungkinkan pemerintah daerah tetap melakukan pembangunan meskipun menghadapi tekanan pada kapasitas fiskal daerah.

“Jadi ada sumber pembiayaan dari SMI untuk daerah yang bisa dimanfaatkan dengan bunga yang relatif rendah, maturitasnya lima tahun atau lebih. Jadi daerah masih tetap bisa membangun walaupun misalnya ada kekurangan sedikit di anggaran daerah,” pungkas Purbaya.