Prabowo Terima Laporan Progres B50 dan Kesiapan Mandatori Bioetanol

Presiden Prabowo Subianto menerima laporan perkembangan B50 dan kesiapan mandatori bioetanol dari Pertamina. (Dok. Ist)

PEWARTA.CO.ID — Presiden Prabowo Subianto mendapat laporan terbaru mengenai perkembangan program mandatori B50 serta kesiapan infrastruktur untuk menuju penerapan mandatori bioetanol.

Laporan tersebut disampaikan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon A. Mantiri ketika bertemu Presiden Prabowo di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (10/8/2026).

Perkembangan program mandatori B50

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, pertemuan tersebut salah satunya membahas perkembangan pelaksanaan program B50 atau biodiesel dengan kandungan 50 persen.

Program B50 sebelumnya telah diluncurkan oleh Presiden Prabowo pada Juli 2026. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan pemanfaatan sumber energi dari dalam negeri sekaligus memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional.

“Dirut Pertamina melaporkan kemajuan dari Program Mandatori B50 (Biodiesel 50%) yang telah diluncurkan Presiden Prabowo bulan Juli lalu serta kesiapan infrastruktur dalam tahapan persiapan mandatori bioetanol oleh Pemerintah,” ujar dia alam keterangan tertulisnya, Senin (10/8/2026).

Selain perkembangan B50, Pertamina juga menyampaikan kesiapan infrastruktur yang berkaitan dengan tahapan persiapan penerapan mandatori bioetanol oleh pemerintah.

Prabowo minta struktur BUMN disederhanakan

Dalam pertemuan tersebut, pembahasan tidak hanya berkaitan dengan agenda ketahanan energi. Presiden Prabowo juga memberikan arahan mengenai pembenahan tata kelola perusahaan negara.

Kepala Negara meminta adanya pengurangan lapisan organisasi, termasuk struktur anak dan cucu perusahaan yang berada di Pertamina, PLN, serta BUMN lainnya.

“Dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo juga memerintahkan pengurangan layer-layer dan anak cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya,” tambahnya.

Langkah tersebut diarahkan untuk membuat struktur perusahaan negara menjadi lebih sederhana dan lincah dalam menjalankan kegiatan maupun mengambil keputusan.

Pengambilan keputusan diharapkan lebih cepat

Menurut Teddy, penyederhanaan struktur BUMN diharapkan dapat berdampak pada kecepatan pengambilan keputusan. Selain itu, kebijakan tersebut ditujukan untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga efisiensi perusahaan negara.

“Pemangkasan ditujukan agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, produktivitas lebih meningkat, dan efisiensi seluruh BUMN lebih terjaga,” pungkas Seskab.

Pertemuan Prabowo dengan Direktur Utama Pertamina tersebut memperlihatkan dua agenda yang menjadi perhatian pemerintah, yakni penguatan kemandirian energi melalui pemanfaatan sumber daya nasional serta pembenahan pengelolaan BUMN agar semakin efektif dan efisien.