Prabowo Ungkap Alasan Gaji Guru dan PNS Belum Naik, Keuangan Negara Disebut Bocor Rp2.500 Triliun

Prabowo Ungkap Alasan Gaji Guru dan PNS Belum Naik, Keuangan Negara Disebut Bocor Rp2.500 Triliun

PEWARTA.CO.ID — Presiden Prabowo Subianto mengungkap penyebab gaji guru hingga pegawai negeri sipil (PNS) belum mengalami kenaikan. Menurutnya, keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor utama karena masih adanya kebocoran penerimaan negara dalam jumlah besar.

Prabowo menyebut kebocoran tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp2.500 triliun setiap tahun. Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri acara Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo meminta para tokoh NU yang hadir memahami persoalan pengelolaan keuangan negara, termasuk alasan mengapa berbagai sektor belum mendapatkan peningkatan anggaran secara maksimal.

"Saya ingin sampaikan dalam forum ini, karena saya ingin saudara-saudara NU sebagai pemimpin, sebagai ulama, sebagai guru, sebagai pembimbing rakyat. Harus mengerti, kenapa gaji guru tidak bisa baik? Kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik? Kenapa anggaran selalu kurang? Karena uangnya enggak ada, diambil terus,” ujar Prabowo.

Prabowo soroti kebocoran penerimaan negara

Prabowo menjelaskan bahwa salah satu persoalan yang menyebabkan penerimaan negara berkurang adalah praktik under invoicing atau manipulasi laporan nilai transaksi.

Menurut dia, praktik tersebut membuat jumlah barang maupun nilai transaksi yang sebenarnya tidak tercatat sesuai kondisi sebenarnya. Akibatnya, negara kehilangan potensi pemasukan yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan.

“Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya apa? Artinya negara rugi,” kata Prabowo.

Ia menilai persoalan tersebut sudah berlangsung selama bertahun-tahun dan memberikan dampak besar terhadap kemampuan negara dalam mengelola anggaran.

Prabowo menyampaikan bahwa berdasarkan perhitungan para ahli, potensi kerugian akibat kebocoran tersebut mencapai angka yang sangat besar.

"Saudara-saudara, kebocoran kita, kita hitung, para ahli hitung sekarang adalah kurang lebih 150 miliar (USD) tiap tahun, Rp2.500 triliun tiap tahun,” ucapnya.

Pemerintah berupaya tutup celah kebocoran

Prabowo menegaskan pemerintah terus melakukan pembenahan untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan negara. Upaya tersebut dilakukan agar kebocoran penerimaan dapat ditekan dan manfaat kekayaan nasional bisa lebih banyak dirasakan masyarakat.

Salah satu langkah yang disebut tengah dijalankan adalah penerapan sistem ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis melalui satu pintu.

Kebijakan tersebut dilakukan melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI). Pemerintah berharap mekanisme ini dapat mencegah adanya manipulasi laporan transaksi dalam aktivitas ekspor.

Selain persoalan ekspor, pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) yang dinilai tidak berjalan optimal.

Prabowo menyebut terdapat ratusan BUMN yang mengalami kerugian dan telah ditutup sebagai bagian dari langkah perbaikan tata kelola.

"Saudara-saudara sekalian, dan ini sedang saya perbaiki semua,” tegas Prabowo.

Pernyataan mengenai alasan gaji guru dan PNS belum naik tersebut kembali menyoroti kondisi pengelolaan penerimaan negara. Pemerintah menyatakan perbaikan sistem menjadi salah satu fokus agar anggaran negara dapat digunakan secara lebih efektif.