Prabowo Minta PLN Percepat Perbaikan Listrik Nasional Agar Pemadaman Bergilir Tak Terulang

Prabowo Minta PLN Percepat Perbaikan Listrik Nasional Agar Pemadaman Bergilir Tak Terulang

PEWARTA.CO.ID — Presiden Prabowo Subianto meminta PT PLN (Persero) segera mempercepat langkah penanganan terhadap persoalan kelistrikan nasional. Instruksi tersebut diberikan agar gangguan listrik yang sempat terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Pulau Jawa, tidak kembali terulang.

Arahan itu disampaikan setelah Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas bersama sejumlah kementerian terkait di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (22/6/2026). Dalam pertemuan tersebut, pemerintah membahas upaya menjaga kestabilan pasokan listrik dan memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Presiden meminta pihak terkait segera mengambil langkah yang jelas dan terukur untuk memperbaiki kondisi kelistrikan.

"Arahan Bapak Presiden Prabowo kepada kami adalah segera memastikan untuk melakukan langkah-langkah yang terukur dalam rangka percepatan agar tidak lagi terjadi hal seperti ini," ujar Bahlil dalam keterangannya.

Pemerintah evaluasi stabilitas kelistrikan nasional

Bahlil menjelaskan, rapat tersebut juga membahas berbagai faktor yang dapat memengaruhi keberlangsungan pelayanan listrik kepada masyarakat. Pemerintah bersama PLN melakukan evaluasi untuk mencari solusi agar sistem kelistrikan nasional lebih stabil.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah ketersediaan bahan bakar pembangkit, terutama batu bara yang menjadi salah satu sumber energi utama bagi PLN.

Bahlil menyebutkan kebutuhan konsumsi batu bara PLN setiap tahun mencapai angka yang besar. Sementara itu, penugasan pemerintah kepada perusahaan pemasok juga telah disiapkan untuk memenuhi kebutuhan operasional pembangkit.

"Total konsumsi batubara PLN kita setiap tahun itu 154 juta ton. Sementara penugasan dari Kementerian ESDM kepada perusahaan-perusahaan untuk melayani PLN itu sudah sekitar 180-190 juta ton, yang sudah dikontrak oleh PLN 134 juta ton," jelasnya.

Menurut Bahlil, berdasarkan kontrak yang telah berjalan, kebutuhan batu bara PLN sebenarnya seharusnya dapat terpenuhi. Namun, terdapat kebutuhan spesifik terkait kualitas batu bara yang digunakan untuk proses pencampuran atau blending.

"Sebenarnya, secara kontrak dengan PLN dengan pengusaha, 134 juta untuk satu tahun, sekarang kan berbulan 6, itu harusnya no issue. Ternyata yang PLN keluhkan itu, atau PLN minta itu adalah kalori yang medium untuk blending," lanjutnya.

Tim khusus dibentuk untuk pastikan pasokan batu bara

Untuk mengantisipasi persoalan serupa kembali terjadi, pemerintah mengambil langkah pengawasan dan membentuk tim khusus yang melibatkan beberapa pihak.

Tim tersebut terdiri dari unsur PLN, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Inspektorat Jenderal.

Bahlil mengatakan, pemerintah telah membantu PLN agar pelayanan listrik kepada masyarakat tetap berjalan. Namun, PLN juga diminta melakukan pemeliharaan sistem secara menyeluruh guna menjaga keandalan pasokan listrik.

“Sudah kita pastikan bahwa sudah tidak ada masalah dan kita pemerintah sudah membantu PLN untuk bisa menjalankan. Tetapi yang lebih dari itu adalah kita meminta ke PLN agar segera melakukan maintenance, agar betul-betul bisa memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat,” ujar Bahlil.

Selain memastikan kesiapan operasional PLN, pemerintah juga ingin memastikan mekanisme pengadaan batu bara berjalan sesuai kebutuhan pembangkit.

“Menurut kami, dari pihak regulator melihat, kalau ini tidak diawasi, kita tidak mau lagi seperti ini terus. Maka saya membentuk tim, tim pengadaannya itu dari PLN, Dirjen Batubara, BPKP, Inspektur Jenderal,” lanjutnya.

Dengan adanya instruksi tersebut, pemerintah berharap PLN dapat mempercepat pembenahan sistem dan menjaga kualitas pelayanan listrik. Langkah ini dilakukan agar masyarakat tidak kembali mengalami gangguan pasokan listrik yang dapat menghambat aktivitas sehari-hari.