KPU mengkaji e-voting sebagai bagian transformasi digital pemilu. Partai Perindo menilai e-rekap perlu diperkuat sebelum e-voting diterapkan nasional.
Oleh Redaksi Pewarta.co.id
Rabu, Juli 15, 2026
 |
| Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah. (Dok. Ist) |
PEWARTA.CO.ID — Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mulai mengkaji peluang penerapan electronic voting (e-voting) sebagai bagian dari upaya digitalisasi sistem pemilu di Indonesia. Gagasan tersebut muncul setelah evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024 yang masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari tingginya biaya logistik hingga proses rekapitulasi suara yang memakan waktu.
Menanggapi rencana tersebut, Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, menyampaikan dukungannya terhadap transformasi digital dalam penyelenggaraan pemilu. Meski begitu, ia menilai penguatan sistem e-rekap sebaiknya menjadi prioritas sebelum Indonesia menerapkan e-voting secara menyeluruh.
Penguatan e-rekap dinilai lebih mendesak
Ferry mengatakan dirinya pernah melakukan kajian mengenai penerapan e-voting dengan meninjau berbagai aspek, mulai dari teknologi, regulasi, pembiayaan, hingga kondisi sosial politik.
Dari hasil kajian tersebut, menurutnya, pembahasan mengenai e-voting tidak hanya berkaitan dengan kesiapan teknologi. Hal yang lebih penting ialah mengidentifikasi tahapan penyelenggaraan pemilu yang paling berpotensi menimbulkan kerawanan.
Ia menilai evaluasi harus dilakukan secara objektif untuk mengetahui apakah potensi persoalan lebih banyak muncul pada saat pemungutan suara, proses penghitungan di tempat pemungutan suara (TPS), atau ketika rekapitulasi suara dilakukan secara berjenjang.
"Beberapa tahun lalu saya pernah mengkaji e-voting dari aspek teknologi, hukum, pembiayaan, hingga sosial politik. Hasilnya, Indonesia belum mengarah pada penerapan e-voting secara nasional. Karena itu, yang perlu kita kuatkan terlebih dahulu adalah e-rekap. Adapun untuk pemilih di luar negeri, e-voting bisa menjadi salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan," ujar Ferry di Kantor DPP Partai Perindo, Rabu (15/7/2026).
Keberhasilan e-voting bergantung pada kesiapan sistem
Mantan Komisioner KPU tersebut menegaskan bahwa keberhasilan penerapan e-voting tidak cukup hanya dengan menyediakan perangkat digital. Menurutnya, diperlukan ekosistem yang mampu menjamin keamanan, keandalan, dan kelancaran seluruh proses pemungutan suara.
Ia menilai berbagai aspek harus dipastikan benar-benar siap sebelum sistem tersebut diterapkan secara nasional.
"Ada sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi, mulai dari kesiapan infrastruktur seperti listrik dan perangkat pendukung, jaminan bahwa sistem tidak mudah diretas, kesiapan penyelenggara, kesiapan perlengkapan e-voting, hingga yang paling penting kesiapan teknologi e-voting itu sendiri. Semua itu harus benar-benar matang sebelum diterapkan secara nasional," tegasnya.
Belajar dari pengalaman negara lain
Ferry juga mengingatkan bahwa pengalaman sejumlah negara menunjukkan penerapan e-voting tidak selalu menjadi solusi yang dipertahankan dalam jangka panjang.
Menurutnya, ada negara yang akhirnya kembali menggunakan metode pemungutan suara secara manual setelah melakukan evaluasi terhadap efektivitas sistem elektronik tersebut.
Meski demikian, ia tetap memberikan apresiasi kepada KPU yang mulai mengkaji kemungkinan penerapan e-voting sebagai bagian dari modernisasi penyelenggaraan pemilu.
"Ke depan Indonesia memang dapat mengarah pada penguatan digital melalui e-voting, tetapi implementasinya harus dilakukan secara bertahap berdasarkan tingkat kesiapan teknologi, regulasi, dan infrastruktur agar kepercayaan publik terhadap hasil pemilu tetap terjaga," pungkasnya.
Ferry menambahkan, kajian mengenai e-voting perlu terus dilakukan agar Indonesia mampu mengikuti perkembangan teknologi. Namun, penerapannya harus berlangsung secara bertahap dengan memperkuat sistem yang telah berjalan sebelum diimplementasikan secara nasional.
