Redaksi Pewarta.co.id
Jumat, Mei 15, 2026
Perkecil teks Perbesar teks
 |
| Akad Massal KUR 1.000 UMKM Kreatif di Bali, Pemerintah Percepat Digitalisasi dan Akses Pembiayaan |
PEWARTA.CO.ID — Pemerintah terus mendorong penguatan sektor UMKM kreatif melalui berbagai langkah strategis, mulai dari perluasan akses pembiayaan hingga percepatan digitalisasi usaha.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Akad Massal KUR 1.000 UMKM Kreatif dan Bursa Wirausaha Unggulan yang digelar di Bali.
Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam membangun ekosistem usaha yang lebih terintegrasi, khususnya bagi pelaku UMKM di sektor ekonomi kreatif yang terus berkembang.
Kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian UMKM, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Kementerian Ekonomi Kreatif bersama Pemerintah Provinsi Bali, Universitas Udayana, serta sejumlah pihak terkait lainnya.
Pemerintah fokus perkuat ekosistem UMKM kreatif
Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah saat ini memberi perhatian besar terhadap penguatan ekosistem UMKM agar semakin mampu bersaing dan berkembang.
Menurutnya, penguatan itu dilakukan melalui berbagai program yang mendukung pelaku usaha, seperti akses pembiayaan, kemitraan dengan perusahaan besar, hingga pelatihan berbasis inkubator usaha.
“Ekosistem yang pemerintah hadirkan meliputi peningkatan akses pembiayaan UMKM. Khususnya bagi pengusaha sektor ekonomi kreatif, penguatan kemitraan UMKM dengan usaha besar, pelatihan dan pendampingan melalui inkubator wirausaha,” ujar Maman dalam keterangannya, Kamis, 14 Mei 2026.
Selain itu, pemerintah juga mempercepat proses legalitas usaha dan sertifikasi agar UMKM memiliki daya saing yang lebih kuat di pasar nasional maupun modern.
Target penyaluran KUR capai Rp295 triliun
Pemerintah menargetkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp295 triliun sepanjang 2026. Dari total tersebut, Rp10 triliun secara khusus dialokasikan untuk mendukung pembiayaan UMKM ekonomi kreatif berbasis Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
Maman menjelaskan, karya intelektual kini memiliki nilai ekonomi yang semakin besar dan dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari penguatan bisnis UMKM kreatif.
Tidak hanya soal pembiayaan, pemerintah juga memperluas akses pasar melalui kebijakan pembebasan biaya administrasi pendaftaran barang bagi produk UMKM yang masuk ke toko swalayan. Kebijakan tersebut mengacu pada PP Nomor 29 Tahun 2021.
“Langkah ini menjadi bentuk keberpihakan pemerintah agar UMKM memiliki akses pasar yang lebih luas dan ekosistem usaha yang lebih adil,” katanya.
UMKM disebut tetap jadi tulang punggung ekonomi
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa UMKM masih menjadi penopang utama ekonomi nasional.
Ia menilai penguatan sektor tersebut membutuhkan dukungan dan kerja sama lintas sektor agar UMKM tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang lebih kompetitif.
“Kolaborasi dan sinergi ini akan terus menjadi komitmen Presiden Prabowo agar UMKM dan ekonomi kreatif tidak hanya difasilitasi. Tetapi juga tumbuh dengan kemampuan riset, inovasi, dan daya saing yang semakin kuat,” ujar Muhaimin.
Pembiayaan ekonomi kreatif makin luas
Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya turut menyampaikan bahwa program pembiayaan tersebut telah menjangkau 13 subsektor ekonomi kreatif.
Nilai pinjaman yang diberikan pun bervariasi, mulai dari puluhan juta rupiah untuk mendukung pengembangan usaha para pelaku ekonomi kreatif.
“Ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi antar kementerian, pemerintah daerah, perguruan tinggi. Dan lembaga keuangan mampu memperluas akses pendanaan bagi pegiat UMKM ekonomi kreatif,” ujar Riefky.
Melalui program ini, pemerintah berharap UMKM kreatif semakin mudah memperoleh pembiayaan, memperluas pasar, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan digitalisasi usaha yang kini terus bergerak cepat.
