Roy Suryo Cs Gugat KPU Soal Ijazah Jokowi Lewat Citizen Lawsuit

Perkecil teks Perbesar teks

Roy Suryo Cs Gugat KPU Soal Ijazah Jokowi Lewat Citizen Lawsuit

PEWARTA.CO.ID — Tim hukum Troya (Tifa and Roy’s Advocate) tengah bersiap melayangkan gugatan citizen lawsuit terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Langkah hukum ini ditempuh sebagai upaya mendorong keterbukaan serta akuntabilitas dalam proses verifikasi dokumen calon pemimpin negara, khususnya dalam tahapan administrasi pencalonan presiden.

Koordinator tim Troya, Refly Harun, mengungkapkan bahwa keputusan tersebut diambil setelah pihaknya menemukan sejumlah indikasi kejanggalan dalam proses administrasi yang dilakukan KPU. Salah satu sorotan utama adalah terkait dokumen ijazah Presiden Joko Widodo saat mengikuti pemilihan presiden.

“Setelah proses di Komisi Informasi Pusat, terungkap bahwa KPU tidak pernah melakukan verifikasi faktual terhadap ijazah Jokowi saat mendaftar, baik pada Pilpres 2014 maupun Pilpres 2019,” kata Refly, Senin (30/3/2026).

Dugaan lemahnya verifikasi dokumen

Refly menilai, verifikasi faktual merupakan bagian penting dalam proses administrasi pemilu yang tidak boleh diabaikan. Tahapan ini berfungsi memastikan keaslian dokumen yang diajukan oleh setiap calon, sehingga kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu tetap terjaga.

“Kami tidak ingin KPU bekerja tanpa berlandaskan prinsip good governance dan clean governance,” ujarnya.

Menurutnya, jika tahapan tersebut tidak dilakukan secara optimal, maka hal ini dapat memunculkan pertanyaan besar terkait integritas proses pencalonan yang telah berlangsung.

Sorotan pada dokumen legalisasi

Selain persoalan verifikasi faktual, tim Troya juga menyoroti sejumlah kejanggalan lain dalam dokumen legalisasi ijazah. Salah satu yang dipermasalahkan adalah adanya ketidaksesuaian antara masa jabatan pejabat penandatangan dengan tahun penerbitan dokumen.

“Dalam dokumen legalisasi terdapat hal yang meragukan, seperti tanda tangan Dekan Fakultas Kehutanan dengan masa jabatan 2008–2012, namun masih tercantum pada dokumen tahun 2014,” tuturnya.

Tak hanya itu, ketiadaan tanggal yang jelas dalam dokumen legalisasi juga dinilai memperkuat dugaan adanya kelemahan dalam administrasi tersebut. Hal ini, menurut tim hukum, dapat menimbulkan keraguan terhadap validitas dokumen yang digunakan dalam proses pencalonan.

Dorongan transparansi dan akuntabilitas

Melalui gugatan citizen lawsuit ini, tim Troya berharap dapat menciptakan preseden hukum yang mendorong KPU untuk lebih transparan dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, khususnya dalam memverifikasi dokumen calon pejabat publik.

Langkah ini juga dinilai sebagai bentuk kontrol masyarakat terhadap penyelenggara negara agar tetap berpegang pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Potensi pelanggaran hak konstitusional

Refly menegaskan bahwa ketidakjelasan dalam proses verifikasi dokumen tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga berpotensi melanggar hak konstitusional masyarakat. Publik, menurutnya, berhak mendapatkan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kerugian konstitusionalnya adalah tidak adanya kepastian hukum. Hal ini dapat melanggar prinsip perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam konstitusi,” pungkasnya.