Redaksi Pewarta.co.id
Selasa, Desember 16, 2025
Perkecil teks Perbesar teks
 |
| Bencana Sumatera, Prabowo Tegaskan Penegakan Hukum Harus Diperketat: Negara Tak Boleh Kalah oleh Korporasi |
PEWARTA.CO.ID — Presiden Prabowo Subianto menyoroti rangkaian bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera sebagai peringatan keras bagi negara agar bersikap lebih tegas dalam mengelola sumber daya alam.
Ia menekankan bahwa pemerintah tidak boleh tunduk pada kepentingan sempit, termasuk tekanan dari korporasi.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menutup Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Dalam forum tersebut, ia mengajak seluruh jajaran kabinet untuk menjadikan bencana sebagai refleksi atas lemahnya tata kelola sumber daya nasional selama ini.
Menurut Prabowo, pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara disiplin dan berkelanjutan.
Ia menilai praktik ilegal seperti pembalakan liar, tambang ilegal, hingga penyelundupan masih marak terjadi dan menyebabkan kerugian besar, baik bagi lingkungan maupun perekonomian negara.
"Pelajaran yang kita simak dari semua ini adalah bahwa kita perlu benar-benar mengelola sumber daya kita. Banyak sekali sumber daya kita yang bocor sedikit demi sedikit, dan ini harus kita tutup," kata Prabowo.
Penegakan hukum harus menyentuh aparat
Prabowo menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh setengah-setengah. Ia meminta agar aparat negara yang terlibat atau melindungi kegiatan ilegal turut ditindak tegas tanpa pandang bulu.
"Saya harap Panglima TNI dan Kapolri benar-benar menindak aparat-aparatnya yang melindungi kegiatan penyelundupan dan berbagai pelanggaran hukum lainnya. Ini harus kita hadapi dengan serius," ujarnya.
Ia menilai ketegasan aparat penegak hukum menjadi kunci untuk menutup kebocoran sumber daya yang selama ini dinikmati oleh segelintir pihak.
Negara tak boleh kalah oleh kepentingan korporasi
Dalam arah kebijakan nasional, Prabowo kembali mengingatkan pentingnya berpegang pada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, negara harus tetap memegang kendali atas pengelolaan ekonomi dan sumber daya alam.
“Tidak boleh ada korporasi yang mengalahkan negara. Kita membutuhkan dunia usaha dan sektor swasta, tetapi mereka tidak boleh mengatur negara dan mengalahkan negara,” tegasnya.
Ia juga menegaskan kembali prinsip dasar konstitusi terkait penguasaan sumber daya alam oleh negara demi kesejahteraan rakyat.
“Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” ucapnya.
Jutaan hektare konsesi ditarik kembali
Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengambil langkah konkret dengan menarik kembali dan menguasai jutaan hektare lahan konsesi yang dinilai bermasalah.
Selain itu, penerbitan izin baru di sektor kehutanan dan pertambangan juga dihentikan sementara untuk kepentingan evaluasi menyeluruh.
“Pemerintah sudah menguasai kembali sekitar 4 juta hektare lahan. Tahun ini tidak ada satu pun izin yang dikeluarkan atau diperpanjang,” kata Prabowo.
Ia menegaskan bahwa konsesi yang disalahgunakan dan tidak memberikan manfaat nyata bagi negara tidak boleh dipertahankan.
“Kalau konsesi disalahgunakan, keuntungannya diambil tetapi dibawa ke luar negeri dan tidak ditanamkan di dalam negeri, itu jelas merugikan kepentingan nasional dan rakyat Indonesia,” ujarnya.
Ajak gotong royong dan apresiasi petugas lapangan
Menutup pernyataannya, Prabowo mengajak seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk bergotong royong membangun kemakmuran bersama.
Ia menegaskan bahwa kekayaan Indonesia tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir orang.
“Tidak boleh segelintir orang menikmati kekayaan Indonesia, sementara rakyat masih banyak yang susah,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada para petugas di lapangan, mulai dari TNI, Polri, tenaga kesehatan, hingga aparatur negara lainnya, yang tetap bekerja di tengah risiko demi melindungi masyarakat.
“Saya bangga menjadi Presiden Republik Indonesia. Saya memiliki pemerintah dan petugas di lapangan yang bekerja sepenuhnya untuk rakyat,” pungkasnya.
